PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi jajaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu, di Balai Kota Makassar, Selasa (19/8/2025).

Pertemuan tersebut membahas rencana BRI untuk menghadirkan layanan pembayaran digital Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga Kota Makassar.

Pemimpin Cabang BRI Somba Opu, Nurdiansyah, menjelaskan bahwa sistem pembayaran digital ini sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Enrekang dan mendapat respons positif dari masyarakat.

Melalui jaringan BRI, wajib pajak cukup memasukkan kode akses yang disediakan tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak daerah.

“Kita ingin meminta persetujuan akses jaringan untuk pembayaran PBB dan BPHTB di Makassar. Di Sulawesi Selatan sudah ada contoh penerapan di Enrekang, dan hasilnya memudahkan masyarakat,” ujar Nurdiansyah.

Munafri Sambut Baik, tapi Tekankan Kompetisi Antarbank

Menanggapi hal tersebut, Munafri menyambut baik inisiatif digitalisasi pembayaran pajak dari BRI.

Menurutnya, kolaborasi dengan pihak perbankan akan meningkatkan efisiensi layanan publik serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Meski begitu, Munafri menegaskan bahwa integrasi layanan pembayaran pajak di Kota Makassar tidak boleh hanya bergantung pada satu bank. Ia mendorong keterlibatan lebih banyak bank agar layanan semakin kompetitif dan memberi banyak pilihan bagi masyarakat.

“Yang penting aksesnya mudah, tidak ribet. Kalau bisa cashless semua lebih bagus. Tapi jangan hanya satu bank, harus berkompetisi, supaya masyarakat punya banyak pilihan. Intinya, bagaimana layanan ini bisa simpel dan benar-benar memudahkan,” tegas Munafri.

Dukung Peningkatan PAD Makassar

Wali Kota berharap inovasi pembayaran digital ini dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Andi Asminullah, yang turut hadir dalam audiensi, menyampaikan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti arahan wali kota.

Bapenda akan menggelar pertemuan bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Makassar untuk membahas teknis kerja sama lebih lanjut.

“Nanti kita akan bikin pertemuan teknis untuk membahas keberlanjutan kerja sama ini,” kata Asminullah.

Dengan langkah ini, Pemkot Makassar menegaskan komitmennya menghadirkan layanan publik yang modern, transparan, dan inklusif, sekaligus menjawab tantangan era digitalisasi keuangan daerah.