PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Gelombang demonstrasi yang merebak sejak awal Agustus 2025 akhirnya berujung pada keputusan tegas.

Sebanyak lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan, Minggu (31/8/2025).

Mereka dinonaktifkan setelah pernyataan kontroversial mereka terkait kenaikan gaji dan tunjangan dinilai memicu amarah publik.

Kelima legislator tersebut adalah Ahmad Sahroni (NasDem), Nafa Urbach (NasDem), Eko Patrio (PAN), Uya Kuya (PAN), dan Adies Kadir (Golkar).

Ucapan dan sikap mereka dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang kian terjepit.

Gelombang Aksi dan Demonstrasi Berdarah

Kemarahan publik memuncak dalam aksi besar-besaran pada 25 dan 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI.

Aksi tersebut menyulut demonstrasi lanjutan di berbagai daerah, mulai dari Makassar, Surabaya, Jambi, hingga Sumatera.

Isu utama yang memancing amarah publik adalah rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat.

Berbagai kebijakan dinilai tidak masuk akal di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Gelombang unjuk rasa besar-besaran pun tak terelakkan.

Situasi makin panas usai tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brimob di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).

Dari titik inilah, aksi protes merebak ke berbagai daerah.

Tragedi ini menjadi pemicu gelombang protes lanjutan yang meluas ke daerah.

Di Makassar, demonstrasi berujung rusuh dan mengakibatkan pembakaran Gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar pada Jumat (29/8/2025) malam.

Aksi tersebut menelan korban jiwa tambahan.

Tragedi itu menjadi titik balik tekanan publik terhadap DPR.

Partai asal masing-masing legislator pun mengambil sikap.

Yakni Partai NasDem, PAN, dan Golkar.

Penonaktifan ini dipandang partai politik sebagai wujud tanggung jawab moral sekaligus langkah menjaga marwah dan kehormatan parlemen.

Daftar Korban Jiwa 

Hingga Minggu (31/8/2025), tercatat lima orang meninggal dunia dalam rangkaian aksi protes ini:

Affan Kurniawan (ojol) – tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Syaiful (43) – Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, meninggal di RS Grestelina setelah melompat dari lantai 4 Gedung DPRD Makassar.

Budi Haryadi (30) – Anggota Satpol PP, meninggal di RS Primaya setelah melompat dari atap gedung DPRD Makassar.

Muhammad Akbar Basri (Abay) – Fotografer Humas DPRD, ditemukan tak bernyawa di lantai 3 gedung DPRD Makassar.

Sarinawati (26) – staf anggota DPRD, ditemukan meninggal di ruangan yang sama dengan Abay.

Golkar Nonaktifkan Adies Kadir

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, resmi mengumumkan penonaktifan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Keputusan ini berlaku mulai Senin, 1 September 2025.

Sarmuji menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk pendisiplinan dan penegakan etika bagi anggota dewan.

“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Ia menambahkan, Partai Golkar tetap menempatkan aspirasi rakyat sebagai dasar utama perjuangan partai.

“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan,” kata Sarmuji.

“Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang berlandaskan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” tambahnya.

Imbas Kontroversi Tunjangan DPR RI

Nama Adies Kadir sebelumnya ramai menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR RI.

Adies yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029 sempat menyebut tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, serta tunjangan transportasi naik hingga Rp7 juta.

Pernyataan itu menuai kritik keras dari masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Namun, keesokan harinya Adies mengklarifikasi bahwa tidak ada kenaikan tunjangan sebagaimana ia sebutkan sebelumnya.

“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” ungkap Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Golkar Tegaskan Komitmen ke Publik

Meski Adies sudah mengoreksi pernyataannya, Golkar menilai polemik yang terjadi telah mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Oleh karena itu, DPP Golkar mengambil langkah tegas dengan menonaktifkannya dari keanggotaan DPR.

“Ini adalah bagian dari komitmen Golkar menjaga kepercayaan rakyat. Ke depan, partai akan lebih berhati-hati agar seluruh kadernya konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.