PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, resmi mengumumkan penonaktifan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Keputusan ini berlaku mulai Senin, 1 September 2025.

Sarmuji menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk pendisiplinan dan penegakan etika bagi anggota dewan.

“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Ia menambahkan, Partai Golkar tetap menempatkan aspirasi rakyat sebagai dasar utama perjuangan partai.

“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan,” kata Sarmuji.

“Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang berlandaskan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” tambahnya.

Imbas Kontroversi Tunjangan DPR RI

Nama Adies Kadir sebelumnya ramai menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR RI.

Adies yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029 sempat menyebut tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, serta tunjangan transportasi naik hingga Rp7 juta.

Pernyataan itu menuai kritik keras dari masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Namun, keesokan harinya Adies mengklarifikasi bahwa tidak ada kenaikan tunjangan sebagaimana ia sebutkan sebelumnya.

“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” ungkap Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Golkar Tegaskan Komitmen ke Publik

Meski Adies sudah mengoreksi pernyataannya, Golkar menilai polemik yang terjadi telah mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Oleh karena itu, DPP Golkar mengambil langkah tegas dengan menonaktifkannya dari keanggotaan DPR.

“Ini adalah bagian dari komitmen Golkar menjaga kepercayaan rakyat. Ke depan, partai akan lebih berhati-hati agar seluruh kadernya konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.