PHINISIMEDIA.COM, ENREKANG — Rencana pengadaan perabotan untuk Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Enrekang akhirnya dibatalkan. Keputusan ini diambil menyusul munculnya sorotan dan kritik dari publik terkait efektivitas dan urgensi penggunaan anggaran daerah.

Ketua DPRD Enrekang, Ikrar Eran Batu, menyampaikan bahwa pengadaan tersebut sejatinya belum sempat direalisasikan, dan pembatalan dilakukan setelah evaluasi menyeluruh bersama jajaran sekretariat.

“Kami dengar suara masyarakat. Ini belum dilaksanakan, dan setelah melalui evaluasi, kami memutuskan untuk membatalkannya,” ujar Ikrar, Jumat (5/9/2025).

Ikrar mengakui bahwa secara teknis, proses pengadaan dilakukan oleh sekretariat DPRD sesuai prosedur. Namun sebagai pimpinan lembaga legislatif, ia merasa berkewajiban memberi tanggung jawab moral atas setiap penggunaan anggaran, terlebih yang menyangkut fasilitas pimpinan.

“Saya tidak bisa lepas tangan hanya karena tidak terlibat langsung dalam proses teknis. Ini soal kepercayaan publik. Dan itu harus dijaga,” katanya.

Langkah pembatalan ini, menurut Ikrar, bukan semata merespons tekanan, tapi juga bentuk komitmen DPRD dalam menjunjung prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan APBD. Ia menegaskan bahwa lembaganya terbuka terhadap kritik konstruktif dari masyarakat.

“Kami tidak antikritik. Ini jadi pembelajaran penting. Ke depan, kami akan lebih selektif dalam menyusun anggaran—yang benar-benar berdasarkan kebutuhan riil, bukan rutinitas atau formalitas,” tegasnya.

Lebih jauh, ia berharap momentum ini bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai lembaga yang mengemban amanah rakyat, bukan sekadar pengelola anggaran.

“Setiap kebijakan harus mencerminkan kesadaran akan kondisi masyarakat. Itulah kenapa, keputusan ini kami ambil tanpa ragu,” tutupnya.