PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar memperkuat sinergi untuk menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2029.

Fokus utama kerja sama ini adalah menjaga akurasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu pasca Pemilu 2024.

Pertemuan resmi antara KPU dan Pemkot digelar di Balai Kota Makassar, Selasa (16/9/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin serta Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Ketua KPU Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, menegaskan pentingnya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan untuk menjamin hak pilih masyarakat dalam pemilu mendatang.

Ia juga menyoroti perlunya dukungan penuh dari pemerintah daerah agar proses-proses seperti coklit (pencocokan dan penelitian data pemilih) dapat berjalan efektif.

“Tujuan kami hari ini adalah membahas pendidikan politik, pemutakhiran data pemilih, perubahan data partai politik, dan penguatan kelembagaan. Semua ini harus segera disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih data,” ujar Yasir.

KPU, lanjutnya, telah menyusun jadwal pemutakhiran data pemilih secara berkala, termasuk pleno DPB untuk periode September yang akan digelar pada Oktober mendatang.

Menurut Yasir, kolaborasi dengan Pemkot Makassar sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis dan strategis menjelang 2029.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik inisiatif KPU dan menyatakan kesiapan pemerintah kota untuk mendukung penuh seluruh proses penyelenggaraan pemilu.

“Pemerintah Kota akan mendukung koordinasi dan sinergi agar proses demokrasi di Makassar semakin baik dan transparan. Sinkronisasi data pemilih sangat penting untuk menghindari kesalahan yang bisa menimbulkan sengketa,” kata Munafri.

Ia juga menekankan bahwa partisipasi aktif pemerintah daerah adalah bagian dari tanggung jawab menjaga kualitas demokrasi, terutama dalam memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya.

Pertemuan tersebut menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi agenda politik nasional lima tahun ke depan.

Sinergi antara KPU dan Pemkot dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pemilu yang akurat, adil, dan berintegritas di Makassar.