PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Praktik kenaikan tarif cleaning dan detention oleh sejumlah perusahaan pelayaran belakangan ini menjadi sorotan para pelaku usaha logistik dan ekspor-impor. , Arief R. Pabettingi yang juga sebagai wakil ketua umum bidang fiskal dan kepabeanan DPP ALFI/ ILFA menilai tren kenaikan biaya tersebut berpotensi membebani dunia usaha dan mengganggu efisiensi rantai pasok nasional.

Menurut Arief, banyak pengguna jasa pelayaran mengeluhkan adanya kenaikan tarif cleaning container serta biaya detention yang dinilai tidak transparan dan cenderung meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

“Beberapa perusahaan pelayaran menaikkan tarif cleaning dan detention tanpa penjelasan yang jelas kepada pengguna jasa. Kondisi ini membuat biaya logistik semakin tinggi dan pada akhirnya akan berdampak pada harga barang,” ujar Arief dalam keterangannya,

Ia menjelaskan bahwa biaya cleaning seharusnya hanya dikenakan apabila kontainer yang dikembalikan dalam kondisi kotor atau tidak sesuai standar. Namun di lapangan, kata dia, banyak pelaku usaha mengaku tetap dikenakan biaya meski kontainer telah dikembalikan dalam kondisi bersih.

Selain itu, biaya detention—yaitu denda keterlambatan pengembalian kontainer—juga disebut mengalami peningkatan tarif di beberapa rute pelayaran. Hal ini dinilai memberatkan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam proses distribusi dan pengurusan dokumen.

Arief menilai perlu ada pengawasan lebih ketat dari regulator terhadap kebijakan tarif yang diterapkan oleh perusahaan pelayaran. Ia juga mendorong adanya transparansi serta standar yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna jasa.

“Regulator perlu memastikan bahwa setiap kenaikan tarif memiliki dasar yang jelas dan disosialisasikan dengan baik. Jangan sampai biaya tambahan yang tidak transparan justru menghambat kegiatan perdagangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arief berharap adanya dialog antara pelayaran, asosiasi logistik, dan pemerintah untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, stabilitas biaya logistik dapat terjaga dan daya saing perdagangan Indonesia tetap kuat.

Para pelaku usaha sendiri berharap pemerintah dapat segera merespons persoalan ini, mengingat biaya logistik merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran arus barang dan stabilitas harga di pasar.