PHINISIMEDIA.COM, TANGGERANG — Wakil Ketua Umum Bidang Fiskal dan Kepabeanan Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI), Arief Pabettingi, menegaskan urgensi reformasi kepabeanan dan kebijakan fiskal sebagai kunci menurunkan biaya logistik nasional. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rangkaian sesi Konferensi dan Pameran Logistik Indonesia 2025 yang berlangsung 12–14 November di ICE BSD.

Arief menekankan bahwa dunia usaha membutuhkan proses kepabeanan yang lebih ringkas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan. Menurutnya, efisiensi biaya logistik hanya dapat dicapai apabila kebijakan fiskal dan sistem kepabeanan bergerak sejalan dengan dinamika industri.

Ia memaparkan bahwa sejumlah isu strategis yang masih dihadapi pelaku logistik, seperti dwell time, harmonisasi sistem digital, serta konsistensi implementasi aturan lapangan, perlu menjadi prioritas pembenahan pemerintah. “Perubahan regulasi harus menghasilkan kejelasan, bukan menambah hambatan baru. Integrasi sistem dan transparansi layanan wajib diperkuat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Arief juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara asosiasi, pelaku usaha, dan instansi pemerintah. Ia menyebut ALFI siap memberikan masukan teknis serta mendukung langkah-langkah pemerintah yang bertujuan menciptakan sistem logistik yang lebih kompetitif.

Selain itu, Arief menilai bahwa logistik kini tidak lagi sekadar urusan pengiriman barang, tetapi menjadi fondasi daya saing nasional. Karena itu, ia menilai perlunya kebijakan fiskal yang mendukung inovasi, digitalisasi, serta kemudahan ekspor-impor bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.

Partisipasi aktif Arief dalam forum ini menjadi salah satu kontribusi penting ALFI dalam merumuskan arah perbaikan ekosistem logistik nasional. Rekomendasi yang disampaikan diharapkan dapat memperkuat strategi pemerintah dalam menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua Umum ALFI, M. Akbar Djohan, menegaskan komitmen penuh organisasi dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya program Zero ODOL yang menjadi arahan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ia menyebut ALFI siap menjadi arsitek ekosistem rantai pasok nasional yang membantu memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara ALFI dan Kementerian Koperasi, yang diwakili oleh Menteri Ferry Juliantono. MoU ini bertujuan memperkuat integrasi koperasi dan UMKM dalam ekosistem logistik nasional melalui penyediaan akses, pendampingan, dan peluang kemitraan yang lebih luas.

Acara ditutup oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan transformasi logistik melalui penguatan regulasi dan penyediaan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.

Dengan partisipasi ribuan pelaku industri dan pemangku kepentingan, Konferensi dan Pameran Logistik ALFI 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah konkret menuju sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif.