PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah pusat menunjukkan komitmennya terhadap percepatan pemulihan fasilitas pemerintahan daerah pasca kebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus 2025 lalu.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dewi Chomistriana, ke lokasi gedung di Jalan AP Pettarani, Makassar, pada Selasa (16/9/2025).

Dalam kunjungannya, Dirjen Dewi didampingi jajaran pejabat teknis Kementerian PUPR.

Mereka disambut langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman, serta jajaran pimpinan DPRD dan kepala SKPD terkait.

“Kami ingin melihat langsung kondisi bangunan pascakebakaran untuk memastikan langkah apa yang paling tepat dilakukan selanjutnya. Dari hasil pengamatan dan kajian awal, bangunan lama yang dibangun tahun 1986 mengalami kerusakan berat, terutama dari sisi non-struktur,” ungkap Dewi.

Ia menjelaskan bahwa gedung utama DPRD yang dibangun lebih dari 40 tahun lalu tidak lagi memenuhi standar bangunan masa kini, mulai dari skala gempa, jalur evakuasi, hingga sistem pengaman kebakaran.

“Kami akan mengusulkan rekonstruksi penuh terhadap gedung lama. Bangunan tersebut harus diratakan jika ingin memenuhi standar keselamatan dan fungsi gedung publik modern,” jelasnya.

Sementara itu, gedung tambahan yang dibangun pada tahun 2024 disebut hanya mengalami kerusakan ringan dan masih layak pakai.

Proses rehabilitasinya ditargetkan rampung pada Desember 2025, sehingga dapat difungsikan kembali pada awal tahun 2026.

Skema Anggaran dan Proses Administrasi

Terkait anggaran, Kementerian PUPR menyebut bahwa estimasi awal untuk rehabilitasi seluruh masa bangunan berada di kisaran Rp50–55 miliar.

Namun, jika opsi rekonstruksi total yang diambil, anggaran akan dihitung ulang menyesuaikan dengan desain baru dan kebutuhan ruang yang lebih besar.

“Kami juga masih harus melalui tahapan administrasi seperti penghapusan aset, karena bangunan lama masih tercatat sebagai aset negara. Setelah itu, baru bisa ditindaklanjuti ke tahap perencanaan pembangunan baru,” ujar Dewi.

Pemerintah Kota Makassar sendiri sebelumnya telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar, dengan konsep 10 lantai untuk menyesuaikan kebutuhan fraksi dan kegiatan DPRD yang kian berkembang.

Komitmen Pemerintah Kota

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Pemkot mendukung penuh rencana rekonstruksi total tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa gedung baru tidak hanya menggantikan bangunan lama, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan keamanan. Ini momentum menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, modern, dan sesuai standar konstruksi terbaru,” ujarnya.

Munafri berharap proses koordinasi antara Pemkot dan Kementerian PUPR terus berjalan lancar agar pembangunan bisa segera dimulai.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi ini sebagai wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan daerah.

Kunjungan Dirjen Cipta Karya ini menjadi langkah awal konkret menuju pembangunan kembali Gedung DPRD Makassar pasca musibah kebakaran.

Dengan dukungan pusat dan daerah, harapannya, gedung DPRD yang baru dapat berdiri lebih kokoh, aman, dan representatif untuk melayani kepentingan rakyat Makassar.