PHINISIMEIA.COM, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan tengah menyelidiki penggunaan dana hibah senilai Rp17,5 miliar.

Dana Hibah tersebut diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh–Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024.

Penyelidikan tersebut dilakukan oleh Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel, yang kini telah memanggil sejumlah pengurus cabang olahraga (Cabor).

Mereka dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait laporan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah tersebut.

“Iya, proses penyelidikan sedang berjalan di Bidang Pidsus Kejati Sulsel,” kata Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/9/2025).

Menurut Soetarmi, pemanggilan terhadap para pengurus cabor bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana hibah dilakukan secara akuntabel dan sesuai peruntukannya.

Ia menyebut, beberapa pengurus sudah memberikan keterangan, dan proses klarifikasi masih terus berlangsung.

“Sudah ada beberapa (pengurus) cabor yang dimintai keterangan,” tambahnya.

Namun, Soetarmi belum memberikan rincian lebih lanjut soal jumlah cabor yang telah dipanggil atau kapan penyelidikan ini dimulai.

Ia juga belum memastikan apakah penyelidikan ini merupakan hasil dari laporan masyarakat atau temuan internal aparat penegak hukum.

Sebelumnya, KONI Sulsel mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp35 miliar untuk mendukung persiapan kontingen Sulsel ke PON 2024.

Anggaran itu termasuk biaya keberangkatan, akomodasi, pelatih, dan bonus atlet.

Namun, hanya sekitar Rp17,5 miliar yang dikucurkan pemerintah sebagai dana hibah.

Sebagian besar dari dana tersebut dialokasikan untuk pembayaran bonus atlet peraih medali.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 16 Tahun 2024.

Kontingen Sulsel pada ajang PON XXI 2024 diketahui mengirimkan lebih dari 400 atlet, serta ratusan pelatih dan ofisial.

Penyelidikan ini diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik soal transparansi pengelolaan dana negara untuk olahraga daerah.