PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menyoroti belanja perjalanan dinas dan acara seremonial Pemprov Sulsel saat membahas Perubahan APBD 2025.

Legislator menilai anggaran yang tidak mendesak sebaiknya dialihkan untuk program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sorotan ini disampaikan Wakil Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fadriaty AS.

Itu disampaikan dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025, Jumat (15/8/2025).

“Fokus kami adalah menyesuaikan anggaran agar lebih tepat sasaran. Pengurangan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, dan belanja barang tidak langsung yang tidak mendesak, harus menjadi prioritas,” tegas Fadriaty.

Paripurna yang digelar di lantai tiga Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar ini dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Lalu Sekprov Sulsel Jufri Rahman, serta 53 legislator dari sembilan fraksi.

Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal alias Cicu memimpin rapat.

Dalam kesempatan itu, Fadriaty menekankan pentingnya realokasi anggaran dari kegiatan non-prioritas ke program yang berdampak langsung ke masyarakat.

Seperti program guna mengurangi angka kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan perbaikan infrastruktur.

Ia juga menyoroti perlunya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan BUMD.

Terlebih soal digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi.

Berdasarkan hasil pembahasan Banggar, total pendapatan Sulsel dalam Perubahan APBD 2025 disepakati sebesar Rp10,402 triliun.

Nilainya naik Rp661,6 miliar dari target awal.

Kenaikan terbesar berasal dari PAD yang bertambah Rp738,3 miliar menjadi Rp5,572 triliun.

Sementara pendapatan transfer justru turun Rp75,28 miliar menjadi Rp4,822 triliun.

Menanggapi masukan dewan, Andi Sudirman menyampaikan terima kasih dan meminta jajarannya memperkuat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hal ini dilakukan demi menjaga keselarasan program dan efisiensi anggaran.

Ia menegaskan sejumlah prioritas penting 2025, termasuk program swasembada pangan, sektor kesehatan, perbaikan paket jalan multiyears, serta pelaksanaan Instruksi Presiden Asta Cita.

“Usulan DPRD menjadi panduan penting bagi kami. Anggaran harus tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Andi Sudirman.