PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Penyaluran Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk peserta Program Kesehatan Gratis Sulawesi Selatan yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS gratis masih terhenti.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menghentikan sementara pembayaran iuran tersebut karena proses verifikasi dan validasi (verval) data peserta belum rampung.

Kondisi ini mendapat sorotan dari DPRD Sulsel.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir, mendesak Pemprov agar segera menuntaskan proses verval dan memastikan kapan pembayaran bisa dilaksanakan.

“Banyak kabupaten/kota yang sudah turun grade akibat keterlambatan dana sharing provinsi ini,” ujar Patarai dalam rapat Banggar bersama sejumlah OPD terkait di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Kamis (11/9/2025) siang

“Kami minta kepastian dari Pemprov Sulsel kapan pembayaran dilakukan setelah hasil verifikasi faktual selesai,” lanjutnya.

Menurut Patarai, pihak dinas terkait belum bisa memastikan waktu pembayaran.

Namun hasil verifikasi faktual ditargetkan selesai pekan depan.

Jika selesai sesuai jadwal, gubernur akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan bupati/wali kota dan pembayaran bisa segera dilakukan.

“Prediksi kami, insya Allah bulan ini sudah bisa dibayarkan utang PBI BPJS ke kabupaten/kota. Anggaran sekitar Rp380 miliar sudah disiapkan khusus untuk PBI. Hanya saja, kita menunggu data final karena masih ada tumpang tindih penerima,” jelasnya.

Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan, jika Pemprov tidak segera merealisasikan pembayaran, DPRD akan memasukkan persoalan ini ke dalam rekomendasi Banggar saat rapat paripurna bersama gubernur.

Sementara itu, Kabid Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Sulsel, Sakura, menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu rampungnya proses verval.

“Kalau sudah ada hasil verval, MoU dengan kabupaten/kota langsung dilakukan dan pembayaran bisa segera jalan. Kami berharap semua selesai akhir bulan ini,” katanya.

Dengan anggaran Rp380 miliar yang sudah tersedia, DPRD Sulsel mendesak agar keterlambatan ini tidak lagi berlarut.

Terlebih masyarakat sangat bergantung pada program PBI BPJS gratis untuk mendapatkan layanan kesehatan