PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Pernyataan kontroversial Legislator DPRD Provinsi Gorontalo dari PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu, yang mengatakan “kita rampok aja uang negara ini kan” viral di media sosial dan memicu kecaman publik.

Video tersebut menampilkan Wahyudin tertawa sambil menyebut dirinya sedang dalam perjalanan ke Makassar “menggunakan uang negara.”

Ucapan tersebut sontak menyebar luas di berbagai platform, mulai dari Facebook hingga grup WhatsApp.

Dengan respons publik yang mayoritas mempertanyakan etika dan moralitas wakil rakyat dalam menggunakan uang rakyat.

Menanggapi polemik tersebut, Wahyudin Moridu akhirnya memberikan klarifikasi.

Dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo pada Jumat malam (19/9/2025), Wahyudin mengakui bahwa dirinya dalam keadaan mabuk saat mengucapkan kalimat tersebut.

“Sejak malam sampai besok pagi ke bandara (Djalaluddin Gorontalo), yang bersangkutan masih dalam kondisi tidak sadar. Artinya dalam keadaan mabuk,” ujar Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, dalam konferensi pers.

Fikram menyatakan bahwa berdasarkan aturan, BK tidak boleh mengungkap hasil pemeriksaan internal.

Namun dalam kasus ini, pengakuan Wahyudin dibuka ke publik atas persetujuannya sendiri.

“Intinya, yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia tidak sadar, dan tidak mengetahui bahwa dirinya sedang direkam,” tambah Fikram.

Riwayat dan Sorotan Publik

Nama Wahyudin Moridu memang bukan nama baru di panggung politik Gorontalo.

Politikus muda kelahiran 1995 ini menjadi anggota DPRD termuda Provinsi Gorontalo periode 2024–2029, setelah sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo.

Namun, kariernya juga tak lepas dari kontroversi.

Ia pernah tersandung kasus narkoba pada tahun 2020, namun tetap melenggang ke kursi DPRD provinsi melalui kendaraan politik PDI Perjuangan.

Selain itu, Wahyudin merupakan putra dari Darwis Moridu, mantan Bupati Boalemo, dan Rensi Makuta, anggota DPRD Boalemo dari partai yang sama.

Desakan Publik dan Potensi Sanksi

Setelah video tersebut mencuat, banyak pihak mendesak agar BK DPRD menjatuhkan sanksi etik kepada Wahyudin.

Publik menilai, pengakuan bahwa ia sedang mabuk tidak menghapus kesalahan dalam pernyataannya, terutama karena ucapan tersebut menyangkut uang negara yang berasal dari pajak rakyat.

Meski belum diumumkan secara resmi, BK menyebutkan bahwa proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan kode etik dan tata tertib DPRD.