PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta Pertamina dan pihak terkait menetapkan tenggat waktu penanganan krisis antrean BBM agar kondisi penyaluran di masyarakat dapat segera kembali normal.

Langkah ini ditegaskan Munafri saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi se-Sulawesi Selatan bersama Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).

Rapat yang dihadiri Forkopimda, kepala daerah se-Sulsel, serta manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sulsel tersebut mengevaluasi kondisi antrean kendaraan di SPBU yang belakangan mengganggu aktivitas warga.

Munafri menyampaikan bahwa berbagai langkah taktis Pemkot Makassar dan pengelola SPBU—seperti penambahan jam operasional hingga penerapan pembelajaran daring dan work from home (WFH)—sudah mulai membuahkan hasil dengan berkurangnya antrean.

“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik. Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan tenaga,” ujar Munafri.

Meski antrean mulai mereda, ia menegaskan penanganan tidak boleh berlarut-larut. Kebijakan pembatasan seperti aturan ganjil-genap pengisian BBM perlu dievaluasi secara berkala karena cukup memberatkan mobilitas masyarakat, khususnya pengemudi ojek online hingga pelajar yang tengah menghadapi musim ujian.

“Kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi, dan kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” tegasnya.

Selain masalah distribusi, Wali Kota Makassar juga menyuarakan perlunya evaluasi pada disparitas harga antarjenis BBM. Menurutnya, selisih harga yang tinggi memicu pergeseran pola konsumsi masyarakat secara drastis ke BBM bersubsidi, sehingga pasokan di lapangan cepat terkuras.

Melalui koordinasi intensif bersama Pemerintah Provinsi dan Pertamina, Munafri berharap penyesuaian kuota dan tata kelola penyaluran BBM dapat dituntaskan dengan cepat sehingga roda perekonomian dan aktivitas warga Makassar kembali berjalan tanpa hambatan.