Jelang Musda Golkar Enrekang, Usman Marham Benahi Hubungan Fraksi dan Pimcam

PHINISIMEDIA.COM, ENREKANG – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Enrekang, Usman Marham mulai membenahi pola koordinasi internal partai.

Usman mewajibkan anggota Fraksi Golkar melibatkan Pimpinan Kecamatan (Pimcam) dalam setiap kegiatan reses maupun bakti sosial.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang akan dibawa dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Enrekang.

Usman ingin memperkuat hubungan antara pengurus tingkat kabupaten, fraksi di DPRD, hingga struktur partai di tingkat kecamatan dan desa.

Arahan itu disampaikan Usman saat menggelar konsolidasi bersama Pimcam, kader, dan Fraksi Golkar Enrekang di Sekretariat DPD Golkar Enrekang pada Minggu, 15 November 2026.

Konsolidasi tersebut menjadi agenda pertama Usman setelah menerima mandat sebagai Plt Ketua Golkar Enrekang dari Ketua DPD Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

Dalam arahannya, Usman menegaskan keterlibatan Pimcam dalam kegiatan politik dan sosial partai tidak boleh hanya menjadi formalitas.

Struktur partai di tingkat kecamatan harus mendapatkan ruang dan pengakuan dalam setiap aktivitas yang dijalankan kader Golkar, khususnya anggota legislatif.

Ketua Korwil 9 DPD Golkar Sulsel itu juga meminta agar setiap anggota Fraksi Golkar yang melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing wajib mengundang Pimcam setempat.

“Apabila fraksi Partai Golkar melakukan reses, itu berkewajiban untuk memanggil ketua pimpinan kecamatan di masing-masing dapilnya. Itu wajib,” tegas Usman.

Menurutnya, selama ini pembahasan Musda cenderung hanya berorientasi pada pemilihan ketua, tanpa memberikan perhatian memadai terhadap program kerja dan kebutuhan struktur partai di bawah.

Akibatnya, setelah ketua terpilih, tidak ada rekomendasi yang secara tegas mengatur kewajiban kepengurusan dalam memperkuat koordinasi hingga tingkat kecamatan.

“Jangan hanya mau bicara melahirkan ketua, tetapi setelah melahirkan ketua, apa yang dilakukan? Tidak ada, karena tidak masuk dalam satu rekomendasi,” ujarnya.

Usman menilai bahwa pelibatan Pimcam penting agar pengurus di tingkat kecamatan tidak merasa hanya dibutuhkan ketika partai menghadapi momentum politik.

Mereka juga harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program partai.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur DPD Golkar Sulsel ini bahkan menegaskan bahwa anggota fraksi tidak boleh hanya melibatkan tim sukses atau kelompok pendukungnya sendiri dalam kegiatan kedewanan. Pimcam harus mendapat ruang yang sama untuk terlibat.

“Fraksi jangan hanya semata-mata tim suksesnya. Tetapi pimpinan kecamatan untuk ke depannya dijadikan juga sebagai tim sukses, supaya dia terlibat juga nantinya pada saat dia terpilih, ada kegiatan sosial, ada kegiatan reses, dia terlibat,” jelasnya.

Meski demikian, Usman mengingatkan bahwa kewajiban tersebut harus berjalan dua arah. Pimcam juga dituntut menjaga loyalitas terhadap keputusan dan kepentingan politik Partai Golkar.

Ia menyoroti kemungkinan adanya pengurus kecamatan yang justru mendukung kandidat dari luar Golkar ketika berlangsung pemilihan kepala daerah.

Karena itu, Usman meminta seluruh kader menjaga komitmen organisasi. Ia bahkan mendorong agar aturan mengenai keterlibatan dan loyalitas pengurus dimasukkan dalam rekomendasi Musda, termasuk mekanisme evaluasi dan sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan tanggung jawabnya.

“Jangan pernah mengatakan bahwa kita kalah. Tidak ada istilah kalah di sini kalau pengurus saya. Sepanjang kita dibongkar karena orang Golkar maju, apapun yang terjadi, kita harus bantu dia. Itu namanya tegak lurus,” tegasnya.

Selain pembenahan hubungan fraksi dan Pimcam, Usman juga mulai menyiapkan konsolidasi struktur partai hingga tingkat desa dan kelurahan menjelang Musda XI Golkar Enrekang.

Ia meminta seluruh Pimcam mendata dan memastikan keberadaan pimpinan desa atau kelurahan di wilayah masing-masing. Bagi wilayah yang belum memiliki struktur tersebut, Usman meminta agar segera dibentuk.

Bahkan, ia mencontohkan Kecamatan Enrekang yang memiliki 22 desa dan kelurahan. Setiap wilayah diminta memiliki satu perwakilan sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi.

Usman juga menginginkan seluruh unsur tersebut hadir dalam pelaksanaan Musda XI Golkar Enrekang. Kehadiran mereka diharapkan menjadi representasi kekuatan partai hingga tingkat akar rumput.

“Pokoknya satu orang satu desa atau kelurahan. Bisa sepakat? Mau punya pimpinan desa atau tidak, tetapi kita bentuk mendadak,” katanya.

Ia meminta Pimcam segera melakukan pendataan nama dan dokumentasi pengurus desa maupun kelurahan. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk menyiapkan identitas struktur partai yang akan ditampilkan di arena Musda.

Bagi Usman, Musda XI tidak boleh sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan.

Momentum tersebut harus menghasilkan rekomendasi konkret yang mengatur pola kerja organisasi, memperjelas tanggung jawab setiap tingkatan kepengurusan, serta memastikan seluruh kader memiliki peran dalam membesarkan Partai Golkar di Enrekang.

“Dengan demikian, kepemimpinan definitif yang lahir dari Musda nantinya memiliki agenda kerja dan tanggung jawab organisasi yang jelas, bukan sekadar memperoleh mandat untuk memimpin partai,” tegas Usman.

Comment