PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR — Pemerintah mulai memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis data terintegrasi melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut diluncurkan di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar, Minggu (4/10/2026).

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meluncurkan program yang melibatkan masyarakat hingga tingkat RT dan RW tersebut.

Melalui gerakan ini, pengurus RT dan RW didorong menjadi Agen Perlinsos untuk membantu pemerintah memperluas pendataan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial sekaligus memastikan akses terhadap program bantuan lebih tepat sasaran.

Dalam peluncuran tersebut, Gus Ipul didampingi Munafri memimpin deklarasi komitmen seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Makassar sebagai Agen Perlinsos.

Gus Ipul mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan strategis Presiden RI untuk membenahi sekaligus mengonsolidasikan data penerima manfaat bantuan sosial.

Program tersebut sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Kemensos kemudian memperluas penerapannya ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar, sebelum ditargetkan diterapkan secara nasional.

“Semuanya ini dilakukan secara bertahap, kita telah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan di 42 kabupaten/kota termasuk Makassar, dan nantinya akan diberlakukan seluruh Indonesia,” kata Gus Ipul.

Data Bansos Diintegrasikan

Gus Ipul menjelaskan Gerakan Peduli Tetangga menjadi bagian dari transformasi digital perlindungan sosial. Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai basis data pemerintah, mulai dari data kependudukan Dukcapil, P3KE, DTKS, data Kementerian Kesehatan, hingga data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam memperbarui data perlindungan sosial.

Masyarakat dapat melakukan registrasi ulang maupun mengusulkan diri sendiri atau warga lain yang dinilai membutuhkan perlindungan sosial.

“Sehingga dengan begitu, setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang penerima bansos. Atau yang kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial atau program-program bansos,” ujarnya.

Gus Ipul menargetkan sedikitnya 50 persen masyarakat Indonesia telah terdaftar dalam sistem baru tersebut hingga Desember 2026.

Jika target tersebut tercapai, penyaluran bansos dengan basis data digital terintegrasi ditargetkan mulai diterapkan secara penuh secara nasional pada 2027.

“Kalau semuanya lancar, pada tahun 2027 ini akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang terhubung data digitalisasi bansos ini,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi kontribusi Makassar yang disebut menjadi salah satu daerah pendorong capaian pendaftaran program tersebut di Sulawesi Selatan.

Makassar Targetkan Partisipasi 50 Persen

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut penunjukan Makassar sebagai salah satu daerah pilot project program Perlinsos.

Menurutnya, program tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi sistem penyaluran bantuan sosial.

“Makassar dipilih menjadi salah satu pilot project bersamaan dengan beberapa kota yang lainnya untuk menjalankan program Perlinsos yang ada di Indonesia ini,” kata Munafri.

Ia berharap kolaborasi tersebut mampu memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah itu benar-benar bisa sampai tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkannya,” ujarnya.

Munafri menilai pelibatan RT dan RW menjadi salah satu kunci program tersebut. Sebagai perangkat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, RT dan RW dinilai memiliki posisi strategis untuk mengidentifikasi warga yang belum terdata atau mengalami kendala mengakses bantuan sosial.

“Hingga saat ini, capaian pembentukan Agen Perlinsos di Makassar telah menyentuh angka 31 persen. Jumlah ini meningkat drastis hingga 12 persen dibandingkan kondisi tiga bulan sebelumnya,” kata Munafri.

Pemkot Makassar menargetkan partisipasi Agen Perlinsos mencapai 50 persen pada akhir 2026. Target tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pendataan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial di seluruh wilayah Makassar.

Untuk mempercepat capaian tersebut, Munafri mengatakan keterlibatan Agen Perlinsos tidak akan hanya bertumpu pada pengurus RT dan RW. Pemkot Makassar juga membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat lainnya untuk terlibat dalam gerakan tersebut.

Peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlinsos turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Andi Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa.