PHINISIMEDIA.COM, TAKALAR — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selain memastikan makanan bergizi sampai kepada penerima manfaat, pemerintah mendorong dapur SPPG memanfaatkan bahan pangan lokal untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

SPPG yang berlokasi di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, tersebut diresmikan Kepala BGN Sudaryono, Jumat (2/10/2026).

Peresmian dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye.

Takalar menjadi bagian dari aktivasi SPPG di kawasan Timur Indonesia. Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari 16 provinsi yang masuk dalam program tersebut dengan cakupan 116 kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, terdapat 480 SPPG yang akan beroperasi di wilayah tersebut. Rinciannya, 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.

Saat meninjau fasilitas SPPG di Takalar, Sudaryono menekankan tiga aspek yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program, yakni keamanan pangan, pemanfaatan bahan pangan lokal, dan ketepatan distribusi.

“Tiga hal yang menjadi perhatian utama adalah kebersihan dan keamanan fasilitas, pemanfaatan bahan pangan lokal, serta ketepatan waktu distribusi makanan,” kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, aspek kebersihan harus dijaga sejak proses produksi. Kondisi ruang pengolahan, peralatan, bahan makanan, hingga proses memasak harus memenuhi standar keamanan pangan.

Hal tersebut penting untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat, terutama anak-anak, tetap aman dan memiliki kualitas yang baik.

Namun, SPPG juga diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengolahan makanan. Keberadaannya didorong menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal dengan menyerap bahan pangan yang diproduksi masyarakat sekitar.

Di Takalar, kebutuhan SPPG dapat dipenuhi dari komoditas lokal seperti beras, telur, sayuran, hasil peternakan hingga produk perikanan.

Jika berlangsung berkelanjutan, kebutuhan bahan baku SPPG berpotensi membuka pasar bagi petani, peternak, dan nelayan. Dengan demikian, program pemenuhan gizi tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima makanan, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Pemanfaatan bahan pangan lokal” menjadi salah satu perhatian utama BGN dalam memastikan operasional SPPG berjalan berkelanjutan.

Selain ketersediaan bahan baku, Sudaryono menekankan pentingnya ketepatan waktu distribusi. Sistem logistik harus disiapkan agar makanan tiba di sekolah maupun titik pelayanan sesuai jadwal, tetap layak konsumsi, dan memenuhi standar pelayanan.

Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menjaga kesinambungan pasokan. BGN juga mendorong kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan sektor terkait guna memastikan komoditas utama seperti beras, telur, sayuran, dan daging tersedia secara cukup dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Takalar, kehadiran SPPG di Kecamatan Polongbangkeng Timur mendapat sambutan dari pemerintah daerah. Fasilitas tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menekan prevalensi stunting.

Di sisi lain, keterlibatan produsen lokal dalam rantai pasok SPPG diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan program pemenuhan gizi dengan potensi produksi masyarakat Takalar.

Dalam konteks tersebut, kehadiran Andi Iwan Darmawan Aras bersama Kepala BGN Sudaryono dalam peresmian SPPG menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas layanan pemenuhan gizi, khususnya di wilayah 3T.

Dengan memanfaatkan produk pertanian, peternakan, dan perikanan dari daerah sekitar, SPPG diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kabupaten Takalar.