PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) meminta seluruh jajaran camat dan lurah mengubah total paradigma pelayanan publik di wilayah masing-masing.

Masyarakat tidak boleh lagi ditempatkan hanya sebagai objek penerima program, melainkan dilibatkan aktif sebagai co-creator atau mitra pencipta solusi bersama pemerintah.

Arah baru tata kelola pemerintahan ini ditegaskan Appi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Camat dan Lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat dan dilibatkan untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan di wilayah,” tegas Munafri di hadapan para pejabat wilayah.

Geser Paradigma Menuju Impactful Governance
Menurut Ketua IKA FH Unhas tersebut, tuntutan publik terhadap kualitas pelayanan Pemkot Makassar saat ini berkembang sangat cepat.

Warga tidak lagi cukup disodori pelayanan administratif biasa, melainkan membutuhkan kepastian layanan yang lebih cepat, adil, transparan, dan bermakna.

Oleh karena itu, Appi menekankan agar indikator keberhasilan aparatur tidak lagi diukur sekadar dari gugurnya kewajiban program atau terserapnya anggaran, melainkan dari kemanfaatan nyata (public value) yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang memberikan dampak langsung,” jelas mantan CEO PSM Makassar tersebut.

Minta Pemimpin Wilayah Turun Lapangan dan Hapus Sekat Sektoral

Guna mewujudkan paradigma tersebut, Appi menyentil kebiasaan aparatur yang hanya bekerja di belakang meja dan menyerahkan urusan wilayah pada rutinitas absensi semata.

Ia meminta para lurah dan camat rutin berinteraksi dengan warga agar memahami peta persoalan yang sebenarnya.

Selain itu, ia mewanti-wanti para pemimpin wilayah agar membuang jauh ego sektoral, terutama saat menangani masalah batas wilayah seperti kebersihan dan penanganan sampah.

“Jangan sampai ada persoalan sampah yang cuma menyeberang jalan, lalu Satgas wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain.

Komunikasi lintas wilayah harus dibangun. Tinggal telepon sesama camat, kita kerja sama-sama,” pangkasnya.

Melalui transformasi budaya kerja ini, Appi berharap kehadiran pemerintah di tingkat kelurahan hingga kecamatan benar-benar menjadi solusi konkret yang mempermudah kehidupan warga Kota Makassar.