Pembagian Bibit Nanas Mengacu SK Kadis TPHBUn

PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Penasihat hukum Hasan Sulaiman, Machbud, menegaskan bahwa pembagian bibit nanas dalam program pengadaan Tahun Anggaran 2024 di Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan dokumen resmi Surat Keputusan tentang penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang ditandatangi oleh Kepala Dinas TPHBUN.

Hal tersebut disampaikan Machbud berdasarkan fakta persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (16/11/2026).

Menurut Machbud, berdasarkan keterangan Hasan Sulaiman di persidangan, dirinya tidak pernah menerima arahan dari Pj Gubernur terkait penentuan lahan penanaman maupun pembagian bibit nanas. PJ Gubernur tak tahu menahu mengenai hal tersebut Semua diputuskan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas TPHBUN. SK Kadis yang menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bibit.

Hasan Sulaiman menjelaskan bahwa sepanjang pengetahuannya, bibit nanas dibagikan kepada kelompok tani sesuai dengan lahan yang telah diplot dan tercantum dalam dokumen CPCL. Sesuai mekanisme SK tersebut dan berita acara serah terima yang dipakai oleh pejabat dinas TPHBUN dalam pencairan uang untuk dibayarkan kepada penyedia.

“Clear, pembagian bibit berdasarkan SK Kepala Dinas tentang CPCL dan SK Kepala Dinas mengenai daftar kelompok tani penerima barang,” demikian penegasan yang disampaikan dalam persidangan.

Machbud menilai keterangan tersebut penting karena memperjelas bahwa mekanisme penyaluran bibit memiliki dasar administrasi dan dilakukan melalui keputusan pejabat teknis di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHBun) Sulsel.

Selain itu, Machbud juga menyoroti fakta persidangan sebelumnya, ketika Uvan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyatakan tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.

Uvan justru menerangkan bahwa informasi yang diterimanya terkait kegiatan tersebut semua berasal dari Kepala Dinas TPHBun, bukan melalui komunikasi langsung dengan Pj Gubernur.

“Fakta ini perlu dicermati secara utuh. Hasan tidak pernah menerima arahan langsung dari Pj Gubernur terkait lahan penanaman, sementara KPA Uvan juga menyatakan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Pj Gubernur,” tegas Machbud.

Menurutnya, rangkaian keterangan tersebut harus menjadi perhatian dalam menguji sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam proses pengadaan dan distribusi bibit nanas.

Machbub berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan aspek kewenangan serta siapa pihak yang benar-benar mengambil keputusan dalam proses pengadaan tersebut.”tutupnya.

Comment