PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai memetakan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial hingga tingkat kelurahan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Pemkot Makassar dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar dalam menyambut penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi Kepala Bapas Kelas I Makassar, Dr. Surianto, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu meminta nota kesepahaman (MoU) yang telah diteken kedua instansi tidak berhenti sebatas dokumen seremonial.
Ia menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menyusun skema teknis di lapangan, termasuk menyiapkan lokasi sanksi kerja sosial bagi klien pemasyarakatan.
“Kita mendukung penuh karena program ini merupakan inovasi yang baik. Kesiapan teknis yang matang di wilayah sangat dibutuhkan untuk mendukung eksekusi putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial diterapkan,” kata Appi usai pertemuan.
Tiga Kecamatan Mulai Dipetakan
Kepala Bapas Kelas I Makassar, Dr Surianto, menjelaskan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pemerintah wilayah untuk menyiapkan titik pelaksanaan pidana alternatif tersebut.
Beberapa wilayah percontohan yang mulai disiapkan berada di Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, mencakup Kelurahan Buakana serta Kelurahan Batua.
Kesiapan lokasi ini menjadi kunci agar hukuman sosial berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi lingkungan sekitar.
Menurut Surianto, penerapan pidana kerja sosial sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang mengedepankan pemulihan sosial dibanding sekadar hukuman kurungan badan.
“Pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama antara pemerintah kota dan masyarakat,” ujar Surianto.
Inovasi Pertama di Indonesia
Selain pemetaan wilayah, Bapas Makassar turut memperkenalkan terobosan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela.
Ia menyebut Makassar berpeluang menjadi percontohan nasional karena belum ada daerah lain di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menerapkan pelibatan warga secara sukarela dalam pembimbingan klien.
Saat ini, Bapas Makassar telah mengukuhkan lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka bertugas membantu pendampingan, penelitian kemasyarakatan, hingga pemantauan klien di tengah warga.
“Kami mengusulkan dukungan operasional dan transportasi bagi PK Sukarela yang turun ke lapangan. Prinsipnya Pak Wali Kota setuju, tinggal perangkat daerah menyusun skema pendanaan yang akuntabel,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga membahas penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan.
Pemkot Makassar mendorong keterlibatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar klien memiliki ruang berkarya dan mandiri secara ekonomi sebelum kembali sepenuhnya ke masyarakat.
Comment