PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengusulkan 79 sekolah untuk mendapatkan bantuan program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 sekolah telah masuk dalam daftar penerima bantuan revitalisasi pada tahun 2026.

Hal itu disampaikan Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch Salim Somad, saat menghadiri peletakan batu pertama revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Rabu (8/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Salim didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, serta Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati.

Salim mengatakan, revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden untuk memperbaiki gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat agar proses belajar mengajar berlangsung lebih aman dan nyaman.

“Revitalisasi sekolah ini merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki,” ujarnya.

Menurutnya, Kemendikdasmen saat ini menjalankan dua program utama di sektor pendidikan dasar, yakni revitalisasi sarana dan prasarana sekolah serta digitalisasi pembelajaran.

Kedua program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

“Kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan tidak ada lagi sekolah yang membahayakan keselamatan siswa,” katanya.

Salim mengungkapkan, usulan revitalisasi dari Pemerintah Kota Makassar menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Awalnya, Makassar hanya memperoleh alokasi 11 sekolah pada tahap pertama. Namun, jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 30 sekolah yang masuk dalam daftar penerima program.

“Alhamdulillah, tadi disampaikan Ibu Kadis, dari 79 sekolah yang diusulkan, sudah sekitar 30 sekolah yang masuk. Ini capaian yang sangat baik,” ungkapnya.

Ia menilai peluang Makassar untuk memperoleh tambahan kuota masih terbuka pada tahap berikutnya, selama sekolah yang diusulkan memenuhi kriteria prioritas, terutama yang mengalami kerusakan berat.

Karena itu, Salim meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara akurat dan menghindari manipulasi tingkat kerusakan sekolah.

“Kita harus sama-sama memastikan bahwa sekolah yang diusulkan memang benar-benar membutuhkan revitalisasi. Jangan sampai data kerusakannya tidak sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.

Secara nasional, kata Salim, pemerintah pada tahap awal mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,1 triliun untuk merevitalisasi 3.886 sekolah. Prioritas diberikan kepada sekolah terdampak bencana dan berada di daerah afirmasi.

Selanjutnya, pemerintah memperoleh tambahan anggaran melalui APBN Perubahan sehingga cakupan program semakin diperluas.

“Dari sekitar 30.400 usulan sekolah di seluruh Indonesia dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp40 triliun, pemerintah menyetujui revitalisasi sekitar 15.100 sekolah dengan anggaran sekitar Rp15 triliun,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan baru sekitar separuh sekolah yang siap memasuki tahap pelaksanaan karena masih melengkapi persyaratan administrasi.

Salim juga meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal penyelesaian dokumen 19 sekolah yang masuk tahap pertama agar seluruh persyaratan, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), rampung sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dijadwalkan berlangsung pada 16–20 Juli 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, berharap program revitalisasi sekolah ke depan turut memprioritaskan satuan pendidikan yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang.

Menurutnya, sekolah-sekolah di kawasan kepulauan masih membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

“Harapan kami, sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi,” kata Achi.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada sekolah-sekolah di wilayah kepulauan sehingga peserta didik di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan.

“Dengan begitu, anak-anak di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan,” tutupnya.