PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari kualitas kinerja dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 lingkup Pemerintah Kota Makassar yang digelar Inspektorat Kota Makassar di Hotel Claro, Senin (6/7/2026).

Menurut wali kota yang akrab disapa Appi itu, pemerintah dituntut menghadirkan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, SAKIP bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi menjadi alat ukur dalam menjaga akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini akan menjadi cerminan pola pengelolaan pemerintahan sekaligus memberikan dampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah,” ujar Appi.

Ia menekankan bahwa kualitas perencanaan menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan sebuah program.

Menurutnya, perencanaan yang lemah akan berdampak terhadap keseluruhan proses pelaksanaan di lapangan.

“Kalau perencanaannya tidak kuat, maka seluruh proses eksekusi akan berantakan.

Karena itu, seluruh perangkat daerah harus membangun sinergi agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Appi juga mengungkapkan bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi evaluasi bersama untuk mendorong pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi dokumen maupun sistem kerja.

Menurutnya, penurunan capaian tersebut bukan persoalan administratif semata, melainkan dapat berpengaruh terhadap persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Appi juga menyoroti tantangan pemerintahan di era digital yang menuntut respons cepat terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Beragam keluhan yang berkembang di ruang publik, kata dia, harus direspons melalui pelayanan yang lebih cepat, komunikasi terbuka, serta kebijakan yang tepat sasaran.

Ia menilai keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari pelaksanaan program, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi publik sehingga masyarakat memahami tujuan dari setiap kebijakan yang diambil.

Selain itu, Appi meminta seluruh perangkat daerah agar setiap keputusan yang diambil tetap berpijak pada aturan dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dia juga mengingatkan agar perangkat daerah tidak ragu berkoordinasi dengan Inspektorat jika menemukan kendala dalam pelaksanaan tugas ataupun penerapan regulasi.

“Jangan menganggap berhubungan dengan Inspektorat itu sebuah aib. Justru manfaatkan pendampingan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” pesannya.

Appi berharap melalui pelaksanaan bimbingan teknis tersebut, kapasitas aparatur pemerintah dapat semakin meningkat sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Dengan SAKIP yang berkualitas, wajah pemerintahan Kota Makassar akan semakin baik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.