PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Bencana kekeringan yang makin meluas di Kota Makassar memicu respons masif dari pemerintah setempat.

Mengantisipasi dampak krisis air bersih yang kian menghimpit pemukiman warga, Pemerintah Kota Makassar mengintensifkan Operasi Tanggap Darurat Bencana (TDB) dengan membuka 161 titik penyaluran air baku secara serentak.

Langkah taktis ini diluncurkan menyusul melonjaknya grafik warga terdampak.

Data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mencatat, sebanyak 13.573 kepala keluarga (KK) atau setara 33.641 jiwa kini menggantungkan kebutuhan dasar mereka pada pasokan bantuan armada tangki.

Kepala BPBD Kota Makassar, Dr Fadli Tahar, mengungkapkan bahwa cakupan krisis air bersih menyebar hampir merata di delapan kecamatan utama, yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Bontoala, hingga Kecamatan Makassar.

Kawasan padat penduduk seperti Kelurahan Kaluku Bodoa di Kecamatan Tallo menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi penerima bantuan terbesar, mencapai 1.000 jiwa.

Guna memastikan penyaluran berjalan presisi dan menjangkau pemukiman padat hingga rusunawa, BPBD Makassar telah menyebar 114 tandon penampungan sementara dari total target 173 lokasi.

Tandon ini berfungsi sebagai wadah perantara agar air dari armada tangki dapat diakses warga secara adil tanpa memicu kericuhan di lokasi pengisian.

“161 titik hari ini bukan sekadar angka. Di balik setiap titik terdapat keluarga, warga, dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” ujar Fadli Tahar.

Ia menegaskan penanganan krisis ini membutuhkan kerja sama lintas sektor agar pasokan berjalan lancar.

“Masalah kekeringan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama, karena ini persoalan kita, persoalan Kota Makassar,” tegas Fadli.

Sesuai instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, penanganan kekeringan difokuskan pada dua jalur: kedaruratan jangka pendek dan kemandirian pasokan jangka panjang.

Pemkot Makassar tidak hanya mengandalkan armada tangki yang bergerak lintas sektor bersama Damkarmat, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, hingga relawan, tetapi juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum untuk segera mengeksekusi proyek pembuatan sumur bor dalam (deep well).

“Pak Wali selalu katakan bahwa kita harus respons cepat dalam setiap bencana kekeringan. Pak Wali juga mengakomodir penanganan jangka panjang dengan memerintahkan Dinas PU untuk membuat sumur bor dalam,” tambah Fadli.

Infrastruktur sumur bor dalam ini disiapkan sebagai solusi permanen agar pemukiman warga yang selama ini langganan krisis memiliki sumber air mandiri yang terintegrasi dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah.

“Pada saat tersuplai SPAM di daerah-daerah titik ini, mereka bisa mandiri. Jadi air bisa terproduksi oleh mereka sendiri tanpa masalah,” terangnya.

Untuk memangkas birokrasi, mekanisme pengajuan bantuan air bersih kini disederhanakan. Warga tidak perlu mengajukan permohonan secara individual. Masyarakat cukup melapor secara kolektif melalui pengurus RT, RW, atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) setempat.

“Setiap warga yang melaporkan boleh RT, RW, atau Kaltana. Kami menganggap itu lebih sederhana agar tidak tidak terkondisi. Nanti mereka yang melapor ke kami,” jelas Fadli.

Laporan tersebut kemudian diteruskan melalui call center darurat 112, layanan hotline BPBD di nomor 08155112112, maupun tautan resmi di https://bit.ly/FormDistribusiAirBersih2026. BPBD memastikan operasi ini akan berlanjut hingga kondisi membaik.

“Prinsip kami sederhana, air harus sampai kepada warga yang membutuhkan. Masalah kekeringan ini bisa kita atasi, mungkin tahun-tahun selanjutnya sudah bisa kita atasi sendiri,” pungkasnya.