Oleh: Adi Suryadi Culla

Dosen FISIP Universitas Hasanuddin / Pengajar pada Pascasarjana Ilmu Politik dan Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas

Pendidikan politik yang idealnya menjadi fungsi utama partai politik sejatinya bermuara pada pencerdasan publik.

Namun, ada bias yang tampak dalam dinamika politik Sulawesi Selatan hari ini.

Bias tersebut mengemuka dari isu keretakan hubungan antara DPD II Golkar Makassar dengan kelembagaan serta jajaran elit DPD I Golkar Sulsel yang baru terpilih.

Seharusnya, pasca-Musda lalu dengan terpilihnya Ilham Arief Sirajuddin (IAS) sebagai Ketua DPD baru—segala konsolidasi idealnya memutar kembali ke sentrum “titik nol”.

Tantangan terbesar bagi Golkar secara vertikal pasca-Musda adalah mengelola soliditas dan keharmonisan.

Kegagalan mengelola keharmonisan internal merupakan isyarat kuat bahwa partai berlambang beringin ini akan menghadapi ujian berat ke depan.

Kilas balik Pemilu 2024 lalu memberikan pelajaran berharga: untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, Golkar kehilangan kursi dominan di DPRD Provinsi dan harus terpuruk ke posisi kedua.

Ancaman keterpurukan senada bukan tidak mungkin kembali berulang pada Pemilu 2029 mendatang jika Golkar gagal mengelola konflik internal faktor yang menjadi penyebab krusial penurunan performanya dalam dua dekade terakhir di wilayah yang dulunya merupakan lumbung suara utamanya.

Potret Positif Appi

Apa hal paling vital yang wajib dipelihara oleh partai politik agar dinilai berhasil eksis sekaligus menjaga reputasinya?

Jawabannya tentu tidak terlepas dari tujuan pragmatis pembentukan partai politik itu sendiri sebagai elemen krusial dalam sistem demokrasi.

Pertama, tolok ukur sukses paling nyata dari prestasi sebuah partai politik adalah keberhasilan memenangkan Pemilu.

Secara pragmatis, di sinilah ukuran utamanya: sejauh mana partai mampu bertahan (survive) dalam proses seleksi alamiah.

Jejak sejarah telah memberi pelajaran berharga bahwa partai yang kedodoran atau gagal membangun pengaruh dan dukungan publik pasti tergeser ke pinggiran, terlempar ke posisi marjinal akibat ditinggalkan konstituen, hingga akhirnya hanya menjadi fosil atau ornamen politik belaka.

Dalam konteks ini, potret Golkar Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin (Appi) secara objektif menampilkan kinerja positif.

Keberhasilan menambah raihan kursi di DPRD Kota Makassar serta meneguhkan posisi kembali setelah sempat digeser NasDem merupakan capaian yang tidak mudah.

Di tengah gelombang kontestasi yang masif, Golkar Makassar berhasil menyelamatkan diri dari ancaman “hukum besi” demokrasi.

Kedua, reputasi riil partai politik juga diuji dari keberhasilannya merebut dan menguasai lembaga eksekutif.

Keberhasilan Golkar Makassar berbuah manis dengan terpilihnya Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar.

Makassar merupakan episentrum dinamika politik di Sulawesi Selatan.

Dari kacamata geopolitik, siapa pun yang mampu merebut daerah inti (core area) atau jantung kekuasaan (heartland) dan mengolahnya sebagai basis kekuatan, maka ia berpotensi besar menguasai ruang-ruang politik di daerah sekitarnya.

Didera Konflik Internal

Berbagai keberhasilan Kota Makassar dalam menata diri dan mengelola pembangunan tentu tidak bisa dipisahkan dari figur wali kota yang memimpin.

Keberhasilan Appi dalam mengelola birokrasi dan menjalankan program-program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta infrastruktur kota, secara simbolis melekat erat dengan atribut Golkar yang diusungnya.

Sosok Appi telah menjadi simbol citra diri Golkar melalui kerja kerasnya dalam membawa perubahan positif bagi Makassar.

Oleh karena itu, pesan krusial bagi Golkar saat ini adalah memperkuat posisi di tengah tantangan dinamika politik yang kian berat.

Langkah utamanya adalah memelihara keharmonisan baik secara horizontal maupun vertikal serta meminimalisasi potensi konflik yang kontraproduktif bagi konsolidasi organisasi.

Sayangnya, kegagalan mengelola konflik sering kali menjadi “penyakit akut” partai politik yang memicu kemerosotan dukungan.

Bagi Golkar, kegagalan ini berujung pada lepasnya dominasi politik di Sulsel. Partai ini sepatutnya belajar dari sejarah: berulang kali melewati fase kontestasi Pemilu maupun Pilkada, Golkar terus mengalami degradasi suara hingga dominasinya tergerus.

Menyongsong Pemilu 2029, iklim persaingan antarparpol dipastikan kian ketat di tengah pluralnya pilihan masyarakat terhadap partai lama maupun baru.

Struktur kepartaian Golkar di Sulawesi Selatan sudah sepatutnya memprioritaskan perwujudan keharmonisan.

Jangan sampai partai terperangkap kembali dalam konflik internal yang dipicu oleh gesekan antar-elit maupun ketidakselarasan antar-jaringan perangkat bawahnya.

Dampak dari konflik internal baik dari aspek struktural maupun kultural pasti akan meluber hingga ke basis massa, yang berisiko memecah dan memfragmentasi konstituen.

Tentu ada apologi bahwa konflik adalah hal biasa dalam organisasi, apalagi dalam wadah partai politik seperti Golkar.

Namun, dinamika tersebut hanya akan berdampak positif jika berada dalam kategori konflik rasional (fungsional).

Sebaliknya, penyebab keterpurukan yang sejauh ini dialami Golkar adalah munculnya konflik parsial dan fragmentatif.

Sangat ironis apabila Golkar kembali memantik turbulensi internal.

Bukankah partai beringin yang kaya akan pengalaman sejarah ini seharusnya bisa tampil lebih matang dalam mengelola konflik dan menjadikannya energi positif? Wallahu a’lam.