PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran.

Penegasan itu disampaikan Munafri yang akrab disapa Appi saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber dan diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Appi menekankan penyusunan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses menyusun angka pendapatan dan belanja.

Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan secara langsung.

“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Appi.

Ia mengatakan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program, harus berorientasi pada hasil yang terukur.

Keberhasilan pembangunan, lanjut Appi, harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Appi juga meminta seluruh OPD mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran.

Belanja pemerintah, menurutnya, tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, tetapi harus difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Selain itu, ia mendorong perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Appi, keterbatasan APBD tidak boleh menjadi penghambat pelaksanaan program prioritas.

Karena itu, pemerintah perlu membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta maupun mendorong investasi agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran daerah.

“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” katanya.

Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah serta mampu mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola anggaran.

Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Melalui forum ini saya berharap kita memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Appi. (