PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan menegaskan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sikap tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sekretaris DPW PAN Sulsel, Chaidir Syam, mengatakan sikap PAN secara nasional terkait mekanisme Pilkada sudah jelas.

PAN bersama Partai Gerindra dan Partai Golkar, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Kalau sikap PAN sudah jelas. Bersama Gerindra dan Golkar, kita mendukung pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD,” ujar Chaidir Syam usai Musyawarah Daerah (Musda) PAN se-Sulsel di Hotel Claro Makassar, Minggu (28/12/2025).

Meski demikian, Chaidir menegaskan bahwa wacana tersebut masih berada pada tahap pembahasan kebijakan di tingkat nasional.

Hingga saat ini, belum ada keputusan final maupun pembahasan teknis yang menyentuh dinamika politik di daerah.

Menurut Bupati Maros itu, PAN belum membicarakan peta Pilkada maupun figur yang akan diusung karena regulasi terkait mekanisme pemilihan kepala daerah masih belum ditetapkan secara resmi.

“Belum, belum, masih lama. Kita masih akan melihat mekanismenya seperti apa. Pilkada dan Pileg ini sangat tergantung pada undang-undang baru,” jelasnya.

Chaidir juga menyampaikan bahwa Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, telah menegaskan perubahan sistem Pilkada masih akan dibahas lebih lanjut pada 2026.

Pembahasan tersebut akan melibatkan seluruh elemen koalisi dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis.

“Ketum PAN sendiri menyampaikan bahwa ini masih akan menjadi pembahasan di tahun 2026. Jadi belum ada keputusan final sekarang,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu alasan menguatnya wacana Pilkada melalui DPRD adalah evaluasi terhadap tingginya biaya politik dan potensi konflik sosial yang kerap muncul dalam pemilihan langsung.

Selain itu, mekanisme DPRD dinilai dapat menekan praktik politik uang dan mengurangi polarisasi di masyarakat.

Meski mendukung wacana tersebut, Chaidir menegaskan PAN tetap berkomitmen mengikuti seluruh proses konstitusional yang berlaku dan menghormati keputusan resmi pemerintah bersama DPR RI.

“Kita tunggu saja prosesnya. PAN siap mengikuti aturan apa pun yang diputuskan secara sah,” pungkasnya.