PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Syaifuddin Syahrudi, menyentil keras kebijakan pembatasan jam pengisian solar bersubsidi bagi armada logistik.

Kebijakan tersebut dinilai kontradiktif dengan operasional pelabuhan yang berlangsung selama 24 jam nonstop.

Sentilan menohok itu disampaikan Syaifuddin saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Pemprov Sulsel, dan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Gedung DPRD Sulsel, Makassar.

“Pelabuhan itu beroperasi 24 jam. Bagaimana mungkin truk pengangkut barang ekspor-impor dan kebutuhan pokok justru dibatasi jam pengisian solarnya hanya pada malam hari? Ini sangat kontradiktif dan melumpuhkan rantai pasok,” tegas Syaifuddin di hadapan jajaran legislator dan pemangku kepentingan.

Ia mengungkapkan, skema pengisian solar pada malam hari menciptakan efek domino yang merugikan para pengusaha logistik dan sopir truk.

Selain memicu antrean panjang di sepanjang jalur utama, fisik pengemudi terkuras karena harus mengantre solar sepanjang malam setelah bekerja seharian.

“Kasihan sopir truk. Malam hari mereka harus antre solar berjam-jam, lalu pagi harinya harus langsung mengemudikan kendaraan bermuatan berat. Ini sangat berbahaya dan meningkatkan risiko kecelakaan maut di jalan raya,” ujarnya.

Desak SPBU Khusus dan Evaluasi Aturan

Guna mengurai kemacetan dan menjamin kelancaran arus barang di Jalur Trans Sulawesi, Wasekjen ALFI mendesak Pertamina dan Pemerintah Provinsi Sulsel untuk segera membuka SPBU khusus atau jalur prioritas bagi armada logistik.

Ia menyarankan agar titik penyaluran solar subsidi untuk angkutan barang tidak hanya terpusat di Kota Makassar, melainkan tersebar di kabupaten penyangga seperti Maros, Pangkep, dan Barru.

“Harus ada SPBU khusus atau kantong-kantong pengisian prioritas untuk truk logistik, terutama di wilayah penyangga seperti Maros, Pangkep, hingga Barru. Kalau titik jepit ini dibiarkan, denda keterlambatan di pelabuhan terus membengkak dan dunia usaha yang dikorbankan,” terangnya.

Syaifuddin menambahkan, ALFI bersama gabungan asosiasi pelabuhan siap menyetorkan data jumlah armada riil dan rute operasional sebagaimana yang diminta BPH Migas dan Pertamina.

Namun, ia meminta kebijakan jam operasional yang membatasi pengisian solar segera dievaluasi total.

“Kami siap transparan soal data armada. Tapi kami minta regulasi jam pengisian BBM ini dievaluasi. Berikan kepastian kuota dan jam operasi yang rasional agar roda ekonomi dan aktivitas ekspor Sulsel tidak terhenti,” puncaknya.