PHINISIMEDIA.COM, MAKASSAR – Warga Kota Makassar meminta Anggota DPRD Sulsel, Yeni Rahman, mengawal evaluasi sistem pengklasifikasian desil penerima bantuan sosial (bansos).

Permintaan itu disampaikan dalam kegiatan temu konstituen di Jalan Buludua Nomor 26, RT 006/RW 003, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Rabu (29/7/2026) sore.

Aspirasi tersebut disampaikan Ketua RT 06 RW 03 Kelurahan Lariang Bangi, Hairil Anwar.

Menurutnya, persoalan penentuan desil masih menjadi keluhan warga karena dinilai berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial.

Hairil mengatakan, banyak warga mempertanyakan perubahan status desil setelah memiliki pinjaman atau kredit di bank.

Padahal, menurutnya, pinjaman tersebut justru dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit.

“Pandangan saya, sekiranya mereka mampu, mereka tidak akan mungkin melakukan kredit. Kalau misalnya hanya Rp3 juta sampai Rp5 juta, saya kira mereka itu sangat butuh,” kata Hairil.

Ia berharap pemerintah tidak serta-merta menganggap masyarakat telah mampu hanya karena memiliki pinjaman dalam jumlah tertentu.

Menurut Hairil, pinjaman dengan nominal kecil umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, atau kebutuhan sehari-hari.

“Jangan sampai hanya karena ada pinjaman, desilnya berubah. Misalnya dari desil 1 atau 2 langsung menjadi desil 6. Kasihan warga kita,” ujarnya.

Hairil meminta pemerintah menetapkan batasan yang jelas terkait pengaruh pinjaman terhadap penentuan desil.

Ia juga berharap setiap perubahan status desil didahului dengan verifikasi dan survei lapangan.

“Kalau pinjaman itu sampai Rp5 juta karena kebutuhan mendesak, jangan langsung dianggap sudah mampu. Harus dilihat dulu penyebabnya. Bisa jadi mereka meminjam karena terpaksa,” katanya.

Selain persoalan bansos, Hairil turut menyampaikan keluhan warga terkait pelayanan kesehatan.

Ia mengaku pernah mendampingi warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan rumah sakit karena kepesertaan BPJS Kesehatan menunggak.

Menurutnya, kondisi tersebut sempat menghambat pelayanan, meski akhirnya dapat diselesaikan setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

Hairil juga mengungkapkan masih ada warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial, tetapi belum terdata sebagai penerima.

Karena itu, ia berharap DPRD Sulsel dapat mendorong pemerintah melakukan pembenahan sistem pendataan sekaligus mengevaluasi mekanisme penentuan desil agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Sulsel, Yeni Rahman, mengakui persoalan pengklasifikasian desil menjadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan masyarakat.

Menurutnya, banyak warga merasa status desil yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang mereka alami.

“Terkait desil yang belum terlalu detail, kriteria desilnya itulah yang menjadi polemik di kalangan masyarakat. Masyarakat menganggap kriteria desil yang disematkan kepada mereka tidak sesuai dengan kondisi yang mereka rasakan,” ujar Yeni.

Politisi PKS itu menilai pemerintah perlu membuka secara transparan indikator dan mekanisme penentuan desil agar masyarakat memahami dasar pengelompokan yang digunakan.

“Kita berharap pemerintah membuka secara transparan kriteria desil itu. Dengan begitu kita juga bisa melakukan pengawasan dengan baik dan tidak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Selama ini masyarakat menilai berdasarkan persepsi, bukan berdasarkan aturan,” katanya.

Yeni menegaskan, persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah sistem pengklasifikasian desil.

Menurutnya, selama persoalan tersebut belum diselesaikan, keluhan terkait penyaluran bantuan sosial akan terus bermunculan.

“Kalau persoalan pengklasifikasian desil ini belum selesai, maka persoalan bansos juga tidak akan tuntas. Itu dulu yang harus diselesaikan agar ke depan kita sama-sama bisa mengawal dan masyarakat yang memang layak benar-benar menerima bantuan secara tepat sasaran,” pungkasnya.